: : : HUKUM VERBEET : : :

Hukum Publik, Hukum Perdata, Hukum Kontrak Internasional, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum … , Hukum …

ANALISIS HUKUM PENGENAAN ROAD PRICING DI WILAYAH DKI JAKARTA Maret 12, 2009

Filed under: Hukum Publik — hukumverbeet @ 1:14 am
Tags: ,

Oleh : ANDHINI PUTRI SUMONO, S.H

Di dalam pembahasan mengenai analisis hukum mengenai pengenaan kebijakan road pricing di wilayah DKI Jakarta akan dijabarkan mengenai faktor-faktor baik pendukung dan penghambat diterapkannya kebijakan tersebut dengan menganalisa bagaimana implikasinya terhadap pajak dan retribusi daerah, siapakah yang mempunyai kewenangan terhadap kebijakan tersebut, bagaimana kaitannya dengan status jalan yang ada di DKI Jakarta dan bagaimana pengaturannya atas kebijakan ini

Adapun kegunaan dari menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung kebijakan ini diterapkan dan juga faktor-faktor penghambat adalah untuk mengetahui apakah kebijakan ini layak diterapkan di DKI Jakarta atau tidak, begitupun dengan implikasi terhadap pajak dan retribusi daerah,siapakah pihak yang berwenang terhadap kebijakan ini, bagaimana terhadap status jalan yang berada di wilayah DKI Jakarta, dan bagaimana pengaturan terhadap kebijakan ini. Oleh karena itu, dalam pembahasan bab ini merupakan bagian terpenting dari pengkajian mengenai kebijakan road pricing.

A. Kondisi Lalu-Lintas di Wilayah DKI Jakarta

Kemacetan menjadi suatu masalah besar di DKI Jakarta. Sesuai dengan pengamatan penulis, bahwa kemacetan yang terjadi bukan hanya di jalan umum melainkan jalan tol yang mempunyai fungsi sebagai jalan bebas hambatan dimana kemacetan tersebut terjadi dengan tidak mengenal waktu. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh warga DKI Jakarta itu sendiri melainkan para warga pendatang baik dari luar kota Jakarta maupun para pendatang dari mancanegara.

Sudah tentu kemacetan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Kondisi ini telah memasuki tahap distressing, yaitu pada tahap orang-orang merasa tertekan tanpa harus berada di jalan raya. Selain itu, dampak negatif lain yang ditimbulkan adalah terganggunya aktifitas warga atau mobilitas dalam melaksanakan kegiatannya dan juga terhambatnya pergerakan laju perekonomian nasional.

DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Republik Indonesia dengan jumlah penduduk pada saat ini sudah mendekati hampir 8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata mendekati 4% per tahun. Semakin besar jumlah penduduk maka pergerakan yang terjadipun semakin tinggi sehingga membutuhkan akan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memungkinkan terjadinya mobilitas kegiatan penduduk kota secara efisien.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau selanjutnya disebut sebagai DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebutkan bahwa :

“Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.”

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta juga disebutkan bahwa :

“Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Negara”

Dari dua bunyi pasal diatas, dapat dideskripsikan bahwa DKI Jakarta merupakan sebuah kota besar yang dimana menjadi sentral atau pusat bagi kegiatan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan seiring waktu membentuk kota Jakarta menjadi sebuah kota atau kawasan metropolitan.

Kota atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu pemukiman perkotaan yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, dengan karakteristik dan persoalan yang spesifik. Oleh karenanya, suatu kota dan kawasan metropolitan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam hal pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi,penyediaan prasarana dan layanan perkotaan, serta pengelolaan pembangunannya.

Kenyataan inilah yang banyak mendorong masyarakat luar wilayah DKI Jakarta yang datang dan mencari lapangan pekerjaan di kota ini, sehingga membuat kondisi DKI Jakarta menjadi semakin padat penduduk.

Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia, membangun masyarakat yang sejahtera, dan mewujudkan citra bangsa Indonesia.

Tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, kondisi DKI Jakarta semakin padat oleh penduduk, baik dari penduduk Kota Jakarta maupun dari kota-kota sekitar wilayah DKI Jakarta, bahkan dari luar kota Jakarta, seperti penduduk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga luar Pulau Jawa. Keadaan inilai yang membuat DKI Jakarta semakin sesak oleh manusia, dengan jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta sudah mendekati 8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mendekati 4% per tahun.

Masyarakat-Masyarakat tersebut kemudian membangun kehidupannya di kota ini. Mobilitias penduduk semakin tinggi, sehingga membutuhkan banyak fasilitas untuk melengkapi aktifitas mereka. Ruang yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak mencukupi, sehingga timbulah kepadatan. Kepadatan tersebut terlihat dari semakin banyaknya bangunan-bangunan yang ada di atas bantaran kali yang disebabkan oleh kurangnya lahan pemukiman untuk para penduduk, terutama untuk pada pendatang.

Kepadatan yang lain yang terjadi adalah kepadatan di ruang jalan. Prasarana jalan yang disediakan oleh Pemprov DKI tidak mencukupi atau melebihi kapasitas ruang. Hal ini yang menyebabkan kemacetan. Kepadatan lalu lintas tidak dapat dielakkan oleh siapapun yang menggunakan fasilitias yang bersifat vital tersebut.

Kondisi transportasi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta kurang lebih berjumlah 5,5 juta unit, dengan perinciaan jumlah kendaraan pribadi mencapai 5,4 juta unit dan angkutan umum mencapai 84.891 unit dengan pertumbuhan kendaraan rata-rata 9,5% pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan panjang jalan di DKI sebesar 7.650 Km dengan luas 40,1 Km persegi, dan pertumbuhan jalan pertahun hanya kurang lebih 0,01% pertahun.

Akibat dari kondisi tersebut, maka lalu lintas di DKI Jakarta menjadi terhambat dan kemacetan tidak dapat dielakkan. Akibat dari terhambatnya lalu lintas adalah terhambatnya juga segala bentuk kegiatan yang berperan untuk memajukan kota Jakarta itu pada khususnya dan memajukan Negara Indonesia pada umumnya, dilihat dari peran Kota DKI Jakarta adalah sebagai sentral pemerintahan dan Ibukota sebuah Negara. Kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kemacetan ditaksir sebesar Rp. 12,8 triliun yang termasuk kerugian dalam hal nilai waktu, biaya bahan bakar, dan kesehatan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah kotamadya dan kabupaten administrasi yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, dan prasarana kotamadya/kabupaten administrasi.

Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan juga disebutkan bahwa :

“Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.”

Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka Pemerintah DKI Jakarta selaku penyelenggara Jalan di wilayah ini wajib untuk mengambil tindakan dalam mengatasi kemacetan yang semakin membuat warga tidak merasa nyaman, dan menghambat berbagai kegiatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency bersama dengan Bappenas yang dihimpun di dalam penelitian berjudul Study on Intergrated Transportation Master Plan mengatakan bahwa Jika sampai dengan tahun 2020 tidak ada perbaikan pada sistem transportasi Jabodetabek, maka estimasi kerugian ekonomi yang akan terjadi sebesar Rp 65 triliun pertahun dengan rincian kerugian biaya operasional kendaraan sebesar Rp 28,1 triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan sebesar Rp 36,9 triliun.

Berdasarkan penelitian diatas, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah nyata untuk menangani permasalahan lalu-lintas dan transportasi kota dengan program Pola Transportasi Makro. Adapun strategi yang telah dirancang adalah sebagai berikut :

pola transportasi makro

Dari program yang tergabung di dalam Pola Transportasi Makro, awal implementasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pengembangan angkutan umum adalah dimulai dengan busway. Busway adalah sistem transportasi bus cepat atau bus rapid transit (BRT). Bus Rapid Transit merupakan sistem bus yang mengutamakan kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu yang didukung oleh sarana infrastruktur yang baik, kendaraan yang nyaman dan waktu yang terjadwal. Sistem busway telah diimplementasikan di beberapa wilayah di DKI Jakarta dengan dibagi ke beberapa koridor. Jumlah koridor yang telah mencari rencana untuk dibangun berjumlah 10 koridor. Dari kesepuluh koridor, yang baru terlaksana berjumlah 7 koridor, sehingga sisa jumlah dari koridor tersebut masih dalam tahap pembangunan.

Adapun beberapa pertimbangan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan busway dibandingkan dengan ketiga moda pengembangan angkutan umum lainnya, busway dianggap ,memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain kewenangan dalam pengelolaan ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro. Selain itu, pembangunan busway dianggap lebih murah sehingga mampu didanai sendiri oleh biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, rute koridor yang fleksibel sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan sangat efisien dalam penggunaan ruang jalan.

Tetapi, keadaan membuktikan bahwa dalam penerapan sistem busway dibutuhkan jalur khusus yang dipisahkan dari jalur jalan umum, sehingga mengurangi ruas jalan umum yang telah tersedia sehingga menimbulkan kemacetan di jalur umum yang sudah berkurang jumlah ruasnya. Berdasarkan kritik yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Departemen Perhubungan, L Denny Siahaan, bahwa sistem Bus Rapid Trans yang diwujudkan ke dalam TransJakarta bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan, karena melihat kondisi Jakarta yang sudah sedemikian padat, pengembangan angkutan umum yang diperlukan adalah dengan sistem komuter kereta api seperti LRT atau MRT bukan busway. Hal ini dikarenakan ruang jalan di Jakarta telah berada pada kondisi yang padat, sehingga dengan adanya jalur busway yang mengurangi ruas jalan umum akan menimbulkan kemacetan yang mengarah pada kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya, belum lagi pembangunan sejumlah koridor busway yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kerugian akibat kemacetan ini ditaksirkan mencapai Rp 43 Triliun. Oleh sebab itu, sistem Bus Rapid Transit yang diberlakukan di sejumlah wilayah DKI Jakarta belum sepenuhnya dikatakan berhasil mengatasi kemacetan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi problematika kemacetan adalah dengan Pembatasan lalu lintas atau traffic restraint yang merupakan salah satu dari program pola transportasi makro. Adapun sistem pembatasan lalu lintas yang telah diimplementasikan di DKI Jakarta adalah sistem 3 in 1. Sistem 3 in1 merupakan pembatasan lalu lintas dengan cara membatasi penggunaan jalan umum yang terletak di kawasan padat lingkungan pada jam-jam tertentu. Sistem ini mengharuskan satu kendaraan pribadi harus berisi tiga orang atau lebih pada jam yang telah ditentukan. Jalan yang diterapkan sistem ini merupakan jalan umum yang berada di kawasan DKI Jakarta dimana pada jam-jam tertentu jalan umum tersebut ramai dilalui baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sehingga perlu dilakukan pembatasan penggunaan jalan.

Secara rinci, aturan kawasan pengendalian sistem 3in1 dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2054 tahun 2004 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalulintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit Tiga orang Penumpang per Kendaraan Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu di DKI.

Tetapi, fakta membuktikan bahwa sistem ini belum dapat menyelesaikan problematika kemacetan di DKI. Banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi menggunakan cara-cara tertentu untuk mensiasati bagaimana agar dapat melewati jalan-jalan tertentu yang diterapkan sistem 3in1 ini, dan terlihat kurang tegasnya tindakan aparat penegak hukum untuk menindak para pelanggar lalu lintas ini. Jadi, permasalahan juga terdapat pada inkonsistensi dalam penindakan pelanggaran dan inkoordinasi terkait otoritas di lapangan.

Dikarenakan beberapa sistem yang telah diterapkan belum dapat mengatasi kemacetan, maka maka Pemprov DKI melalui mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, pada saat masih menjabat sebagai Gubernur, menggagas kebijakan Road Pricing untuk menggantikan sistem 3 in 1 yang dianggap belum mampu mengatasi kemacetan di kawasan padat lalu lintas.

Kebijakan road pricing merupakan salah satu upaya dari berbagai ragam cara dalam mengatasi masalah lalu lintas. Adapun yang ditekankan dari kebijakan ini adlaah pembatasan lalu lintas atau traffic restraint yang dapat dilakukan pemerintah untuk membatasi jumlah atau populasi kendaraan atau pembatasan intensitas pemakaian kendaraan, khususnya kendaraan pribadi dengan tujuan menjaga ratio jumlah kendaraan dibandingkan dengan ruas jalan yang cenderung tidak berubah dari tahun ke tahun, tetapi jumlah kendaraan pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun data sekunder yang diperoleh dari Laporan Dinas Perhubungan kepada DPR RI tertanggal 15 November 2007 mengenai jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

pertambahan jumlah kendaraaan

Sedangkan ratio antara jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia adalah sebagai berikut :

chart

Dari data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk melakukan pembatasan terhadap lalul lintas, maka pada tahun 2014, maka Jakarta akan mengalami kemacetan total disebabkan jumlah kendaraan sama dengan luas jalan. Oleh sebab itu, maka gagasan atau ide road pricing diharapkan dapat mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di jakarta.

B. Status Jalan

Road pricing akan dikenakan di beberapa jalan yang terletak kawasan padat lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Jalan yang akan dikenakan merupakan jalan umum yang menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.J Jalan umum menurut status jalannya yang ditegaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Jalan dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sesuai dengan fungsinya, yaitu apakah

Jalan nasional merupakan jalan arteri,yaitu jalan yang melintasi daerah dan jalan kolektor, yaitu jalan yang berada di dalam suatu daerah, dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk ke dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antapusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Sedangkan jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Status jalan berkenaan dengan kewenangan terhadap jalan. Penguasaan terhadap jalan tergantung dari status jalan yang melekat terhadap jalan umum tersebut. Pembagian kewenangan terhadap jalan telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Pasal 14 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 menegaskan bahwa :

(1) Wewenang Pemerintahan dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Jalan yang berstatus jalan nasional, kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan dalam hal pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap jalan. Sedangkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatakan bahwa :

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi;

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi;

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal ini menegaskan bahwa jalan yang berstatus jalan provinsi penguasaannya ada pada pemerintah provinsi yang kewenangan penyelenggaraannya meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Jadi, pasal ini dengan tegas memberikan kewenangan terhadap pemerintah provinsi untuk mengelola jalan yang berstatus jalan provinsi. Tetapi, apabila pemerintah provinsi belum dapat menjalankan kewenangannya secara penuh atas jalan, maka kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pemerintah pusat.

Pembagian kewenangan atas penyelenggaraan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembagian kewenangan urusan pemerintah dengan pemerintahan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Adapun yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan kriteria akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dan yang dimaksud dengan kriteria efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Kebijakan Road Pricing akan diterapkan di wilayah DKI Jakarta yang dipusatkan di kawasan-kawasan padat lalu lintas. Kebijakan road pricing merupakan salah satu rekayasa lalu lintas yang terdapat dalam program pola transportasi makro yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan. Jadi, apabila dilihat dari sini, maka kewenangan ada apa Pemerintah DKI Jakarta dibawah Dinas Perhubungan bukan pada Pemerintah Pusat. Pola Transportasi makro diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyebrangan di Propinsi Daeah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro.

Apabila kebijakan ini kewenangannya ada pada Pemerintah Daerah, maka berdasarkan bunyi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa :

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi;

Adapun status jalan yang dapat diterapkan kebijakan ini hanya pada status jalan yang berstatus jalan provinsi. Daftar jalan yang berstatus jalan provinsi ditetapkan dalam SK Menteri Nomor 376/MKPTS.2004. Jalan yang tidak masuk dalam daftar SK tersebut adalah bukan jalan yang berstatus jalan provinsi.

Jalan yang termasuk daftar jalan provinsi berdasarkan SK Menteri Nomor 376/MKPTS.2004 adalah sebagai berikut :

Jalan Pelabuhan – Jalan Krapu

Jalan Jampea – Jalan Pakin

Jalan Cilincing raya – Jalan Gedong Panjang

Jalan Sulawesi – Jalan Pluit Raya

Jalan Laks. Yos sudarso – Jalan Perintis kemerdekaan

Jalan Enggano – Jalan Bekasi Raya

Jalan Taman stasiun Tj.Priok – Jalan Jend. Ahmad Yani

Jalan Laks. R.E Martadinata – DI Pandjaitan

Jalan KP Bandan – Jalan Mayjen Sutoyo

Jalan Lodan – Jalan Raya Bogor (DKI Jakarta)

Jalan MT Haryono – Jalan S.Parman

Jalan Gatot Subroto – Jalan Jembatan Tiga

Jalan Latumeten – Jalan Pejompongan – Keb.Lama

Jalan Daan Mogot – Jalan Arteri Kebayoran Lama

Jalan Akses Cengkareng – Jalan Metro Pondok Indah

Jalan Pasar Jumat.

Jalan yang tidak termasuk dalam daftar SK Menteri diatas dapat dipastikan adalah status jalan tersebut bukan berstatus jalan provinsi, sehingga kewenangannya bukan ada pada Pemerintah Provinsi. Jadi, kebijakan road pricing apabila kewenangannya ada pada pemerintahan provinsi, maka hanya akan dapat dikenakan pada jalan berstatus jalan provinsi.

Tetapi, Kawasan yang sering padat kondisi lalu-lintasnya berada pada kawasan di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Moh.Husni Thamrin, dimana di kawasan tersebut merupakan kawasan pusat perdagangan dan ekononi atau Central Bussiness Distric (CBD) dimana apabila kita melihat di negara-negara maju yang telah menggunakan sistem road pricing, sistem ini diberlakukan di kawasan pusat perniagaan dan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan, apabila jalan di kedua kawasan tersebut status yang melekat bukan jalan provinsi, maka kebijakan ini tidak dapat diterapkan karena bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berbeda dengan jalan tol yang telah ditegaskan di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan tol yang menegaskan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jalan tol berstatus jalan nasional yang kewenangannya penyelenggaraannyaada pada pemerintah.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah pelimpahan kewenangan urusan yang sebelumnya merupakan urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintahan provinsi atau daerah. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah;

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

(3) Urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Politik luar negri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiskal nasional; dan

f. Agama.

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

(5) Dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat :

a. Menyelenggarakan sendiri sebagain urusan pemerintahan;

b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau

c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dari bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah provinsi atau daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya sendiri. Namun, apabila terdapat kewenangan pemerintah pusat yang dapat menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, maka pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah berdasarkan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Ketentuan lain yang dapat mendukung untuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah bahwa perhubungan merupakan urusan wajib pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa :

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar;

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

p. Perhubungan.

Bidang perhubungan merupakan urusan wajib pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kebijakan Road Pricing dapat diberlakukan di kawasan Central Bussiness Distric dimana status jalan yang melekat adalah jalan nasional. Jalan nasional, dalam kewenangannya berada pada Pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenangan dalam penyelenggaraan jalan. Namun, Kebijakan Road Pricing merupakan kebijakan yang termuat dalam Program “Pola Transportasi Makro” dalam usaha Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatasi problem kemacetan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan ini tidak dapat serta merta diterapkan di kawasan yang jalannya berstatus jalan nasional, kecuali terdapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah provinsi yang menegaskan bahwa Kebijakan Road Pricing dapat diterapkan di kawasan yang berstatus jalan nasional, dimana pelimpahan urusan pemerintahan tersebut disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegaiwaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan berdasarkan pertimbangan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengenaan kebijakan road pricing terhadap jalan yang berstatus jalan nasional di wilayah DKI Jakarta.

C. Jenis Pungutan yang relevan dalam penerapan kebijakan Road Pricing

Sistem Road Pricing merupakan konsep perniagaan yang berdasarkan penarikan bea dalam berbagai bentuk pungutan secara langsung untuk penggunaan jalan. Jadi, untuk menggunakan fasilitas jalan, maka pengendara kendaraan sebelumnya harus mengeluarkan sejumlah biaya. Hal ini bertujuan untuk menjaga ratio jumlah kendaraan yang masuk ke dalam suatu ruas jalan dimana ruas jalan tersebut cenderung tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Adapun yang akan dibahas dalam sub-bab ini adalah mengenai jenis pungutan yang relevan atau jenis pungutan apa yang dapat dikenakan dalam kebijakan road pricing.

Apabila Kebijakan ini kewenangannya ada pada pemerintah provinsi, maka jenis pungutan yang dapat diterapkan adalah pungutan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum mengenai penetapan bahwa pemerintah daerah dapat mengenakan pajak daerah dan retribusi ada dalam Pasal 21butir e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan :

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

a. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.”

Dari definisi tentang pajak menunjukkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang wajib dibayar oleh pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang pribadi atau badan adalah wajib untuk membayar pajak, karena yang menjadi wajib pajak adalah orang atau badan yang termasuk dalam kriteria yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan untuk dapat membayar pajak

Berdasarkan definisi pajak diatas, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

· Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

· Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).

· Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalam langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

· Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak

· Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

· Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artrinya wajib paka yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pakak, daapt dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari ciri-ciri yang melekat pada pajak, maka jenis pungutan yang relevan untuk diterapkan kepada sistem road pricing adalah bukan jenis pungutan pajak. Hal ini disebabkan oleh salah satu ciri dari pajak adalah tidak adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah, dimana tidak ada imbalan langsung yang diperoleh oleh si pembayar. Sedangkan dalam kebijakan road pricing, kendaraan akan ditarik bea masuk ke dalam suatu kawasan untuk dapat menggunakan jalan tersebut. Dapat dilihat bahwa kontraprestasi bersifat langsung, dimana ketika pengendara kendaraan pribadi membayar sejumlah uang untuk memasuki kawasan tersebut, maka ia dapat langsung menggunakan jalan. Oleh sebab itu, pajak bukan merupakan jenis pungutan yang dapat diimplementasikan ke dalam sistem road pricing.

Jenis pungutan daerah lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk.Maksud dari definisi ini adalah bahwa terdapat paksaan di dalam pungutan retribusi terhadap orang yang hendak menggunakan jasa pemerintah tersebut, dan kepada orang yang tidak menggunakan jasa tersebut, maka tidak dikenakan iuran itu

Dalam pasal 1 nomor 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun objek retribusi yang juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Ketiga jasa tersebut apabila diuraikan satu persatu adalah sebagai berikut :

Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepe1ntingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan. Apabila berdasarkan prinsip dan sasaran penetuan tarif, retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasasi oleh pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. Apabila didasarkan pada prinsip dan sasaran penentuan tarif, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemafaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah Daerah tidak harus dipunguti retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipunguti retribusi. Apabila didasarkan pada prinsip dan sasaran penentuan tarif, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Selain jenis-jenis retribusi diatas, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah diterapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah.

Retribusi merupakan jenis pungutan yang dapat dikenakan untuk kebijakan road pricing, karena dilihat dari definisi retribusi, dapat disimpulkan bahwa terdapat paksaan di dalam pungutan retribusi terhadap orang yang hendak menggunakan jasa pemerintah tersebut, dan kepada orang yang tidak menggunakan jasa tersebut, maka tidak dikenakan iuran itu. Jadi, kontraprestasi dari retribusi adalah bersifat langsung atau prestasi dari membayar retribusi dapat langsung dinikmati.

Dalam sistem road pricing, penarikan bea masuk ke dalam suatu kawasan dapat langsung dinikmati oleh pengguna jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontraprestasi dari kebijakan road pricing adalah langsung. Oleh karena itu, retribusi merupakan jenis pungutan yang dapat diterapkan ke dalam sistem road pricing.

Selanjutnya, termasuk jenis retribusi apakah kebijakan road pricing tersebut? Apabila kita lihat secara satu per satu jenis-jenis, retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputri pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan. Kebijakan road pricing merupakan kebijakan yang menjadi urusan umum pemerintah, yaitu dalam sub bidang penataan daerah dan otonomi khusus khususnya dalam bidang kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan road pricing merupakan kebijakan yang termasuk ke dalam urusan umum pemerintahan, sehingga pemungutan biaya penggunaan jalan tidak dapat digolongkan ke dalam retribusi jasa umum.

Sedangkan retribusi Jasa usaha, apabila dilihat dari definisinya yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasasi oleh pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.

Kebijakan road pricing bukan merupakan termasuk jenis retribusi jasa umum, karena kebijakan road pricing memang merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tetapi pengelolaannya tidak mungkin dapat disediakan oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan bahwa pihak yang berwenangan untuk penyelenggaraan jalan adalah pemerintah, sehingga non-pemerintah tidak mempunyai kewenangan atas penyelenggaraan jalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan road pricing dalam hal pemungutannya, tidak dapat digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha.

Jenis retribusi lainnya adalah perizinan tertentu. Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun tujuan dari pemungutan retribusi dalam rangka perizinan adalah adanya kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber pemerintahan daerah yang telah ditentukan, sehingga perizinan tertentu masih dipunguti retribusi.

Dilihat dari definisinya, maka pemungutan road pricing tidak dapat digolongkan ke dalam jenis retribusi perizinan tertentu, karena kebijakan road pricing bukan merupakan kegiatan yang diusulkan dari pihak swasta yang kemudian pelaksanaanya membutuhkan izin dari pihak pemerintah daerah, melainkan sebuah kegiatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan jalan yang kewenangannya ditegaskan oleh Undang-Undang berada pada Pemerintah. Sehingga, dapat disimpullkan bahwa pemungutan biaya kebijaka road pricing tidak dapat digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Selain jenis-jenis retribusi diatas, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah diterapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah.

Pemungutan biaya dalam kebijakan road pricing dapat digolongkan ke dalam retribusi lainnya, karena kebijakan road pricing merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Proivinsi dalam rangka mengatasi masalah kemacetan, sehingga sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya ketentuan mengenai retribusi lainnya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah, maka kebijakan road pricing merupakan tindakan untuk mengatasi masalah kepadatan lalu lintas yang dapat menghambat roda perekonomian daerah yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis pemungutan dalam kebijakan road pricing dapat digolongkan ke dalam jenis retribusi lainnya sesuai dengan tujuan daripada penetapan ketentuan ini adalah untuk memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan tertentu dalam rangka mengantisipasi dan atau mengatasi permasalahan yang dapat menghambat roda perekonomian daerah dan hasil dari pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

D. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan pungutan

Dalam hal pengenaan pungutan penggunaan jalan, diperlukan lembaga yang bewenangan untuk mengelola pungutan tersebut. Adapun lembaga yang mempunyai peluang untuk mengelola apabila kebijakan ini dikuasai oleh pemerintah provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi. Selain itu, kebijakan road pricing merupakan salah satu rencana sistem rekayasa lalu lintas yang terdapat dalam program Pola Transportasi Makro yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, sehingga dari segi pengelolaannya akan jatuh ke tangan Dinas Perhubungan.

Mengenai hasil pungutannya, apabila bentuk dari pemungutan kebijaka road pricing adalah retribusi daerah, maka kewenangan pungutan ada pada pemerintah provinsi yang hasilnya akan masuk ke dalam dinas pendapatan daerah sehingga hasil pungutan dari road pricing akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Namun, masih ada lembaga lain yang dapat menjadi lembaga untuk mengelola kebijakan Road Pricing. Lembaga tersebut adalah Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Adapun tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk menghilangkan ketidakefisienan kerja pemerintah yang sudah menjadi persepsi masyararakat bahwa kinerja pemerintah kurang efisien, lambat dan tidak efektif.

Cara kerja daripada Badan Layanan Umum adalah dengan mengtransformasikan fungsi dari pemerintahan, Adapun fungsi dari pemerintahan yang dapat ditransformasikan salah satunya adalah pemeliharaan jalan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang pembinaan keuangan BLU instansi Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan.

Ketentuan yang menegaskan bahwa BLU dapat memungut biaya dari masyarakat adalah pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 yang berbunyi :

“BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.”

Namun, pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan yang dikelola oleh BLU hasilnya tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah melainkan menjadi pendapatan operasional BLU yang penggunaannya diperlakukan sesuai dengan peruntukkan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola kebijakan road pricing adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi atau Badan Layanan Umum dibawah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan.

4.5 Pengaturan Kebijakan Road Pricing

Kebijakan road pricing merupakan gagasan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dituangkan di dalam Pola Transportasi Makro melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi kemacetan yang semakin hari kondisinya semakin memburuk sehingga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat terutama terhadap roda perekonomian.

Dalam hal untuk mencanangkan kebijakan ini dibutuhkan dasar hukum untuk mengimplementasikan ke kawasan-kawasan yang dinilai memiliki pontensi mengalami kondisi kemacetan yang parah di waktu tertentu atau kawasan sental bisnis di wilayah DKI Jakarta.

Faktor-Faktor yang dapat mendukung untuk diterapkannya kebijakan ini adalah bahwa jalan merupakan sarana infrastruktur vital yang menunjang aktifitas dan mobilitas kegiatan perekonomian masyarakat umum, baik jalan di lingkungan terpencil hingga jalan tol. Jalan juga mempunyai aspek sebagai wadah/ruang yang harus berfungsi sesuai dengan daya tampungnya, tidak boleh melebihi kapasitas ruang tersebut. Namin, kondisi yang terjadi adalah padatnya lalu lintas di DKI Jakarta sehingga menyebabkan jalan sebagai wadah atau ruang tidak dapat berfungsi sesuai dengan daya tampungnya.

Jalan juga sebagai Sumber Daya Ekonomi dan sebagai kegiatan, mengingat bahwa DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Republik Indonesia dimana sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan sehingga diharapkan kondisi lalu lintas menunjang segala kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan daripada penyelenggaraan transportasi yang dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.

Jalan juga sebagai hak dimana kemacetan dapat mencemari udara sekitar sehingga hak individu untuk medapatkan udara bersih menjadi terlanggar, seperti yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa :

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagau pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal ini melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kemacetan yang membawa dampak sangat merugikan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah

Adapun faktor penghambat dari pengenaan kebijakan ini adalah mengenai status jalan. Jalan mempunyai status yang melekat terhadapnya untuk mengetahui siapakah yang mempunyai kewenangan atas jalan tersebut. Hak penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang menegaskan bahwa :

(1) Penguasaan jalan ada pada negara;

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Dari bunyi pasal diatas menyebutkan bahwa penguasaan jalan ada pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Penguasaan jalan tersebut dibagi pelaksanaannya berdasarkan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Namun, hal ini yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam pengimplementasikan kebijakan road pricing, karena kebijakan ini hendak diterapkan di kawasan sentral bisnis di DKI yang mempunyai potensi tinggi untuk mengalami kemacetan lalu-lintas dimana status jalan dari kawasan ini tidak termasuk dalam daftar jalan yang berstatus jalan provinsi seperti tertera dalam SK Menteri Nomor 376/MKPTS.2004.

Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola jalan yang berstatus jalan nasional untuk pengenaan kebijakan road pricing. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.”

Bunyi dari pasal diatas menunjukkan bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, sehingga kebijakan road pricing dapat diterapkan di kawasan yang berstatus jalan nasional. Dalam hal ini dibutuhkan Keputusan Menteri Perhubungan untuk penunjukkan pelimpahan kewenangan untuk pengenaan kebijakan road pricing di atas jalan yang berstatus jalan nasional.

Ketentuan lain yang dapat mendukung untuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah bahwa perhubungan merupakan urusan wajib pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun masalah lainnya adalah penetapan jenis pungutan dan juga lembaga yang berwenang berikut penetapannya. Apabila kebijakan ini kewenangannya ada apa pemerintah provinsi, maka bentuk pungutan yang akan diimplementasikan adalah retribusi daerah yang tergolong ke dalam jenis retribusi ;lainnya, karena kebijakan road pricing merupakan rekayasa lalu lintas dengan pembatasan lalu lintas kepada kendaraan pribadi yang hendak menggunakan jalan di kawasan tertentu dengan cara memungut bea masuk untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan dasar pengaturannya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah untuk menetapkan hal tersebut dan pihak yang berwenang adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah.

Namun, ada juga lembaga lain yang mempunyai kemungkinan untuk dapat mengelola kebijakan road pricing. Lembaga tersebut adalah Badan Layanan umum yang merupakan lembaga instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Cara kerja daripada Badan Layanan Umum adalah dengan mengtransformasikan fungsi dari pemerintahan, yang salah satu fungsi dari pemerintahan yang dapat ditransformasikan adalah pemeliharaan jalan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang pembinaan keuangan BLU instansi Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan, sehingga terbuka kemungkinan kebijakan road pricing dapat dikelola oleh lembaga ini tetapi tetap pengelolaan dibawah Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang perhubungan.

Tetapi, dampak dari pengelolaan apabila kebijakan road pricing dikelola oleh lembaga ini adalah hasil pungutan tidak masuk ke dalam kas daerah yang terhimpun dalam Pendapatan Asli Daerah melainkan masuk ke dalam kas BLU yang menjadi pendapatan operasional BLU dan digunakan sesuai dengan peruntukkan sehingga perbedaan yang terlihat pada masuknya pendapatan hasil pungutan, dimana apabila kebijakan road pricing dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta maka pendapatan dari hasil retribusi masuk ke dalam kas daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah. Namun, apabila kebijakan ini pengelolaannya ada pada Badan Layanan Umum, maka pendapatan yang diperoleh masuk ke dalam pendapatan operasional BLU bukan masuk ke dalam kas daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penetapan kebijakan road pricing. Mengingat diperlukannya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah pusat berkaitan dengan status jalan yang berdampak pada kewenangannya, maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan Menteri Perhubungan sebagai wakil dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kebijakan road pricing penguasaannya ada pada pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga penetapan mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah Provinsi atas jalan yang berstatus jalan nasional untuk dikenakan road pricing.

Kemudian penetapan yang perlu diberlakukan adalah peraturan pelaksanaan dari kebijakan road pricing, dimana kebijakan ini telah disebutkan sebelumnya sebagai program transportasi makro dalam Perda DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2003 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyebrangan Di Provinsi DKI Jakarta pasal 50 ayat (1) butir c point nomor (5), yang menyebutkan bahwa :

Pembatasan lalulintas : 3in1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licencing system, road pricing, penetapan tarif parkir yang tinggi pada daerah pusat-pusat kegiatan (CBD).”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah Peraturan Daerah yang menjadi landasan dalam penetapan Kebijakan Road pricing beserta peraturan pelaksanaan untuk menjadi landasaan pelaksanakan kebijakan road pricing berikut penetapan-penetapan atas pemungutan dan lembaga yang berwenangan untuk mengelola kebijakan tersebut

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s